Penguatan Tata Kelola Zakat, BAZNAS Serahkan SK UPZ Kemenhaj

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat melaksanakan agenda silaturrahim dan audiensi bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sebagai langkah memperkuat sinergi pengelolaan zakat di lingkungan instansi tersebut. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk memperluas jaringan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sekaligus meningkatkan optimalisasi penghimpunan zakat di sektor kelembagaan.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) UPZ serta pembentukan UPZ baru di lingkungan Kemenhaj. Momentum ini menandai penguatan legalitas dan struktur kelembagaan UPZ agar dapat menjalankan fungsi pengumpulan zakat secara resmi, terarah, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Dr. H. Buchari M., M.Ag, didampingi Wakil Ketua I Afrianto Korga, S.Pd.I., M.Pd, Wakil Ketua II Dr. Busral, S.Ag., M.A, Wakil Ketua IV Drs. H. Nurman Agus, Kepala Pelaksana Muhammad Afdal, S.Psi, Kabag Pengumpulan Darius, A.Md., S.T, serta jajaran amil pelaksana. Kehadiran pimpinan BAZNAS ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong tata kelola zakat yang profesional di setiap lini.

Dalam pemaparannya, Ketua BAZNAS menegaskan bahwa UPZ memiliki peran penting sebagai ujung tombak penghimpunan zakat di lingkungan kerja. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya berhenti pada pengumpulan, tetapi juga mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, serta pelaporan yang tertib agar kepercayaan muzakki tetap terjaga.

Pembentukan UPZ baru di lingkungan Kemenhaj diharapkan mampu meningkatkan potensi penghimpunan zakat secara maksimal. Dengan sistem koordinasi yang terintegrasi bersama BAZNAS, zakat yang terhimpun nantinya dapat didistribusikan dan didayagunakan secara tepat sasaran untuk mendukung program pemberdayaan umat.

Sementara itu, pihak Kemenhaj menyampaikan harapan agar ke depan dilakukan sosialisasi zakat secara lebih masif di lingkungan kementerian. Mengingat UPZ yang baru terbentuk, masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya memahami kewajiban berzakat maupun mekanisme penyalurannya melalui lembaga resmi. Oleh karena itu, diperlukan pertemuan dan pembinaan yang lebih intensif bersama BAZNAS.

Melalui audiensi ini, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat koordinasi dan membangun kolaborasi berkelanjutan. Sinergi antara BAZNAS dan Kemenhaj diharapkan dapat meningkatkan kesadaran berzakat di lingkungan kementerian sekaligus memaksimalkan penghimpunan zakat sebagai instrumen penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.