Padang — BAZNAS RI kembali menunjukkan komitmennya dalam penanganan bencana dengan mengirimkan Direktur Pendistribusian BAZNAS RI, Ahmad Fikri, S.Pd., M.Pd., NLP, untuk meninjau secara langsung kondisi di sejumlah titik terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk respon cepat lembaga dalam memastikan bantuan yang telah disalurkan melalui tim BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) berjalan efektif dan tepat sasaran. Sejak beberapa hari terakhir, wilayah Sumatera Barat kembali dilanda cuaca ekstrem yang menyebabkan banjir, longsor, serta kerusakan infrastruktur termasuk fasilitas pendidikan seperti pesantren dan sarana umum lainnya.

Setibanya di lokasi terdampak, Ahmad Fikri melakukan asesmen lapangan bersama tim BTB BAZNAS RI dan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. Ia meninjau kondisi pesantren, pemukiman warga, serta fasilitas umum yang mengalami kerusakan cukup berat akibat curah hujan tinggi. Dalam dialog bersama pihak pesantren dan masyarakat, Fikri menegaskan bahwa BAZNAS RI hadir untuk memastikan seluruh proses pendistribusian bantuan berjalan sesuai standar operasi kemanusiaan yang selama ini diterapkan. Ia juga meminta tim di lapangan untuk memperbarui data kerusakan secara berkala guna memudahkan langkah penanganan lanjutan.

Fikri turut memberikan penguatan kepada relawan BTB BAZNAS RI yang sejak awal telah berada di garis depan membantu evakuasi, pendataan, hingga pendistribusian logistik darurat. Ia mengapresiasi kinerja tim yang terus bergerak siang dan malam dalam mendampingi masyarakat terdampak. Menurutnya, sinergi antara BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, dan BAZNAS kabupaten/kota merupakan kunci penting dalam mempercepat proses penanganan krisis sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara nyata oleh mustahik yang sedang mengalami masa sulit.

Di tengah kegiatan monitoring tersebut, Sumatera Barat juga menerima kedatangan Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A., yang mendarat di Padang pada siang hari. Kedatangan beliau merupakan rangkaian agenda penting untuk melihat langsung kondisi dua pesantren yang terdampak bencana, serta memastikan kesiapan BAZNAS daerah dalam penanganan situasi darurat. Kunjungan Ketua BAZNAS RI menegaskan bahwa perhatian pusat terhadap wilayah bencana tidak hanya bersifat administratif, tetapi hadir secara fisik sebagai bentuk dukungan moral dan penguatan kelembagaan.

Rangkaian kunjungan pimpinan BAZNAS RI ini mengandung pesan kuat bagi para muzaki dan donatur bahwa zakat dan infak mereka benar-benar disalurkan untuk kebutuhan mendesak umat, terutama dalam situasi bencana. Aksi cepat, kehadiran pimpinan pusat, penguatan tim BAZNAS Tanggap Bencana, serta peninjauan langsung ke lapangan menjadi bukti bahwa BAZNAS bekerja dengan prinsip aman syar’i, aman regulasi, dan aman NKRI. Di tengah kondisi sulit yang dialami masyarakat Sumatera Barat saat ini, dukungan muzaki sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pemulihan, terutama bagi lembaga pendidikan Islam dan komunitas santri yang turut menjadi korban dalam musibah ini.

Padang — Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A., bersama Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Hj. Saidah Sakwan, M.A., melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat pada hari ini. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh seluruh jajaran Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat serta perwakilan BAZNAS Kota Padang di Bandara Internasional Minangkabau. Penyambutan dilakukan secara resmi sebagai bentuk penghormatan atas agenda strategis yang akan dilaksanakan selama berada di Sumatera Barat.

Setibanya di bandara, suasana hangat tercipta antara pimpinan pusat dan daerah. Para pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat turut memberikan pemaparan singkat mengenai kondisi terkini akibat dampak bencana Hidrometeorologi, banjir dan longsor yang terjadi di wilayah tersebut.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Pesantren Harakatul Quran. Di lokasi tersebut, Ketua BAZNAS RI dan rombongan meninjau lokasi akibat dampak bencana Hidrometeorologi, banjir dan longsor bersama pimpinan pesantren dan jajaran setempat. Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi BAZNAS RI terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam yang memiliki kontribusi besar dalam pembinaan generasi muda berkarakter Qurani, sehingga agar cepat pulih dan dapat kembali melaksanakan aktivitas seperti sebelum bencana melanda.

Perjalanan berlanjut menuju Pesantren MTI Batang Kabung, yang juga menjadi titik terparah akibat bencana yang terjadi di Kota Padang. Kunjungan tersebut turut didampingi oleh seluruh Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, jajaran amil, dan unsur BAZNAS Kota Padang.

Sebagai penutup rangkaian agenda, Ketua BAZNAS RI bersama rombongan menegaskan komitmen lembaga untuk hadir di garda terdepan dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana, termasuk lembaga pendidikan yang membutuhkan dukungan pemulihan. Kunjungan ke Pesantren Harakatul Quran dan Pesantren MTI Batang Kabung menjadi bukti nyata perhatian BAZNAS terhadap keberlanjutan proses pendidikan para santri di tengah ujian bencana alam yang melanda Sumatera Barat. BAZNAS RI dan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk terus melakukan asesmen lanjutan, memastikan kebutuhan mendesak dapat segera tertangani, serta menyiapkan langkah strategis untuk pemulihan jangka panjang bagi kedua pesantren dan komunitas sekitarnya. Kehadiran pimpinan pusat di lokasi terdampak juga menegaskan bahwa semangat kolaborasi dan kepedulian BAZNAS selalu menjadi pijakan utama dalam memberikan layanan terbaik bagi umat.

Kontributor: FM
Editor:RQ

Padang, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan silaturahmi dan pendampingan ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan mempererat koordinasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di daerah.

Pertemuan tersebut dihadiri secara langsung oleh Ketua UPZ beserta seluruh kepengurusan UPZ Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar. Dari pihak BAZNAS Provinsi Sumbar, hadir hampir seluruh pimpinan, disertai oleh Kepala Pelaksana serta sejumlah Amil Pelaksana.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program pendampingan dan silaturahmi BAZNAS Sumbar kepada berbagai UPZ yang berada di bawah BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. Model pendampingan serupa sebelumnya juga telah dilaksanakan, salah satunya ke UPZ Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi.

Melalui agenda ini, BAZNAS Sumbar ingin memastikan bahwa pengelolaan zakat di setiap UPZ berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Sinergi yang kuat antara BAZNAS sebagai lembaga otoritas zakat nasional dengan UPZ sebagai ujung tombak pengumpulan dinilai krusial untuk memperluas jangkauan dan dampak penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bagi kemaslahatan umat di Sumatera Barat.

“Silaturahmi seperti ini adalah momentum penting untuk menyelaraskan gerak dan langkah kita semua dalam mengelola amanah umat. Dengan koordinasi yang baik, kita bisa memaksimalkan potensi zakat untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Sumbar,” ujar perwakilan BAZNAS Provinsi Sumbar dalam sambutannya.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat infrastruktur filantropi Islam di Sumatera Barat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga yang resmi dan terpercaya.

#Kontributor: FM
#Editor: RQ

Padang – Rutinitas Jumat Tahsin Al-Quran dan Tazkirah di lingkungan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat kembali menggelar pembinaan rohani. Pada kesempatan ini, Tazkirah dipimpin langsung oleh Wakil Ketua IV, Bapak Drs. H. Nurman Agus, dengan materi yang mengangkat tema aktual: "Hukum Hadiah Untuk Pegawai."

Membuka pemaparan, beliau mengutip sebuah hadis sahih dari Abu Humaid as-Sa~idi. Hadis tersebut menceritakan tentang seorang petugas pemungut zakat pada masa Nabi Muhammad SAW, Ibnu Lutbiah, yang membedakan antara harta zakat dan "hadiah" yang diterimanya. Nabi pun bersabda dengan tegas, bahwa siapa yang mengambil harta zakat tanpa hak akan memikulnya di hari kiamat nanti.

Berdasarkan hadis ini, Drs. H. Nurman Agus kemudian memaparkan beberapa poin penting sebagai penjabaran kontemporer:

Bukan Hadiah, Tapi Ghulul

Beliau menegaskan bahwa setiap perolehan di luar gaji resmi yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan, meski dinamakan hadiah atau tanda terima kasih, dalam perspektif syariat dapat tergolong sebagai ghulul (korupsi), risywah (suap), atau suap terselubung (risywah masturoh). Harta seperti ini statusnya haram.

Mekanisme Pertanggungjawaban

Jika seorang petugas lembaga (seperti pemungut zakat) menerima uang tambahan, kewajibannya adalah melaporkannya kepada lembaga. Keputusan untuk mengambilnya untuk kas umat atau memberikannya sebagai tambahan gaji sepenuhnya bergantung pada aturan lembaga yang berlaku. Tanpa mekanisme ini, maka jatuhnya menjadi pungutan liar yang haram.

Kewajiban Mengembalikan Harta Haram

Para ulama sepakat bahwa harta yang didapat dengan cara tidak halal wajib dikembalikan. Jika pemiliknya diketahui, harus dikembalikan kepadanya. Jika tidak, harta tersebut harus diserahkan ke Baitul Mal (kas negara/lembaga amil) atau digunakan untuk kepentingan umum, sebagaimana pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Solusi bagi yang Telah Terlanjur

Seorang muslim yang baik harus berusaha menjauhi harta haram. Namun, jika terpaksa menerima dan sulit mengembalikannya, harta tersebut tidak boleh digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga, terutama untuk konsumsi. Solusinya, harta itu harus dialihkan untuk kepentingan sosial dan sarana umum, seperti perbaikan jalan atau jembatan.

Tazkirah ini menutup dengan penekanan bahwa integritas seorang muslim, khususnya yang memegang amanah, diuji dengan kemampuannya menjauhi segala bentuk harta yang syubhat dan haram. Hal ini menjadi pondasi untuk membangun tata kelola yang bersih, akuntabel, dan diridai Allah SWT.


#Humas BAZNAS SB

BUKITTINGGI – Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi menggelar rapat dengan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat untuk memperkuat tata kelola dan memperluas dampak sosial dari dana zakat yang dihimpun. Rapat ini dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus UPZ, dipimpin langsung oleh Ketua UPZ yang juga menjabat sebagai Wakir Direktur RSUD. Dari pihak BAZNAS turut menghadiri Wakil Ketua II Dr. Busral, S. Ag., M. A. dan Wakil Ketua III Ir. H. Firdaus, M. Si., Kepala Pelaksana Muhammad Afdal, S. Psi., serta amil pelaksana yang mengiringi sebanyak 2 (dua) orang.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas untuk memastikan akuntabilitas dan optimalisasi penyaluran dana. Dua hal utama yang menjadi perhatian adalah percepatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). RKAT Tahun 2025 akan segera disusun, sementara RKAT Tahun 2026 akan segera dikirimkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat untuk memperoleh pengesahan.

"RKAT Tahun 2026 akan kami kumpulkan ke BAZNAS Provinsi Sumatera Barat paling lambat minggu depan untuk memperoleh pengesahan," ujar Sekretaris UPZ RSUD Dr. Achmad Mochtar, seperti dikutip dari hasil rapat.

Selain itu, pengurus juga memastikan bahwa laporan penggunaan dana amil akan segera disampaikan kepada BAZNAS Provinsi. Langkah ini sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat.

Penguatan SDI dan Wacana Program Inovatif

Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, UPZ RSUD Dr. Achmad Mochtar berencana menambah anggota pengurus. Calon anggota yang ditunjuk secara khusus nantinya akan mendapatkan pelatihan dari BAZNAS Provinsi Sumatera Barat guna memastikan profesionalitas dalam mengelola dana zakat.

Yang tak kalah penting, dalam rapat tersebut pengurus juga menyampaikan sejumlah saran dan usulan inovatif untuk meningkatkan dampak sosial. Dua usulan utama yang mengemuka adalah mengenai kemungkinan perbaikan atau pembangunan rumah singgah yang dikelola UPZ, serta usulan peningkatan platform nominal bantuan yang diberikan kepada mustahik (penerima manfaat).

Kedua usulan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memberikan pelayanan yang lebih komprehensif dan berdaya guna besar, khususnya bagi pasien dan keluarga dari daerah jauh yang membutuhkan tempat tinggal sementara selama menjalani perawatan.

Dengan langkah-langkah tersebut, UPZ RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi bertekad untuk tidak hanya menjadi pengumpul zakat, tetapi juga menjadi lembaga yang mampu menyalurkan dana secara tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan layanan kesehatan.


#Kontributor: IO
#Editor: RQ

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat menjajaki kolaborasi strategis dengan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi setempat untuk meluncurkan program Kampung Pengentasan Kemiskinan. Pertemuan koordinasi membahas rencana percontohan program di Jorong Surabayo, Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam, yang digelar di Kantor BAZNAS Provinsi Sumbar pada Senin, 13 Oktober 2025.

Rapat yang berlangsung di ruang tamu BAZNAS tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Sementara dari pihak tuan rumah, pertemuan ini disambut langsung oleh Wakil Ketua III BAZNAS Provinsi Sumbar, Ir. H. Firdaus, M.Si., didampingi oleh Kepala Pelaksana, Muhammad Afdal, S.Psi.

Lokasi yang menjadi fokus dalam rencana ini adalah Jorong Surabayo, yang terletak di Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Pemilihan lokasi ini menandakan keseriusan kedua lembaga untuk menyasar wilayah yang membutuhkan intervensi program pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Program Kampung Pengentasan Kemiskinan merupakan inisiatif yang dirancang untuk menangani masalah kemiskinan secara komprehensif, tidak sekadar memberikan bantuan sesaat. Program ini diharapkan dapat menjadi model percontohan yang memadukan pendekatan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial keagamaan.

Kolaborasi antara BAZNAS dan Dinsos Provinsi Sumbar ini bertujuan untuk menyinergikan sumber daya dan program yang dimiliki masing-masing instansi. Dengan kekuatan pendistribusian zakat yang dimiliki BAZNAS dan kewenangan program kemiskinan yang dipegang Dinsos, diharapkan tercipta dampak yang lebih besar dan tepat sasaran bagi masyarakat di Jorong Surabayo.

Pertemuan ini menjadi langkah awal yang positif dalam merancang skema kerja sama yang efektif. Kedua belah pihak sepakat untuk segera melakukan langkah-langkah tindak lanjut, seperti assesment lapangan dan perencanaan teknis yang lebih detail, agar program tersebut dapat segera diimplementasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat mengukuhkan komitmennya dalam penanggulangan bencana dengan menghadiri rapat persiapan pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB). Rapat koordinasi ini digelar di Ruang Rapat BPBD Provinsi Sumatera Barat pada Selasa, 14 Oktober 2025, menandai langkah strategis dalam memperkuat sistem tanggap darurat di wilayah tersebut.

Kehadiran BAZNAS dalam forum strategis ini diwakili secara langsung oleh Wakil Ketua IV, Drs. H. Nurman Agus, beserta amil pelaksana. Keikutsertaan mereka menegaskan peran lembaga zakat yang tidak hanya di bidang sosial-keagamaan, tetapi juga sebagai pilar penting dalam manajemen kebencanaan.

Poin utama yang mengemuka dari rapat tersebut adalah kesepakatan untuk segera merealisasikan dan membentuk tim TRC di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Pembentukan tim ini dirancang untuk menciptakan respons yang lebih terintegrasi, terpadu, dan cepat ketika menghadapi ancaman atau kejadian bencana.

Tim TRC-PB nantinya akan memiliki tugas utama yang krusial. Tugas-tugas tersebut antara lain adalah melakukan kajian cepat terhadap dampak bencana (rapid damage assessment) dan melakukan pemetaan kerawanan bencana di suatu daerah. Data dan analisis yang dihasilkan dari tugas ini akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran.

Untuk memastikan efektivitasnya, keanggotaan Tim TRC-PB akan bersifat inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Komposisi tim akan meliputi unsur pemerintah, lembaga masyarakat seperti BAZNAS, organisasi kemasyarakatan, relawan, serta unsur-unsur lainnya. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat memadukan semua sumber daya dan keahlian yang ada.

Secara operasional, fungsi Tim TRC-PB tidak hanya berhenti pada assessment. Tim ini juga akan mengaktifkan posko koordinasi, memperlancar arus komunikasi dan logistik antar sektor, serta memberikan rekomendasi atau saran teknis kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap lini bergerak secara simultan dan terarah.

Pembentukan Tim Reaksi Cepat ini dinilai sebagai terobosan penting dalam membangun ketangguhan daerah. Dengan kolaborasi erat antara BPBD, BAZNAS, dan seluruh unsur terkait, Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk meminimalisir risiko dan dampak bencana, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam melindungi keselamatan masyarakat.

Payakumbuh, Sumatera Barat – Sebanyak 52 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Payakumbuh menerima bantuan pakaian muslim dan perlengkapan shalat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan penyerahan yang berlangsung di LPKA, Tanjung Pati, Kabupaten Limapuluh Kota ini, turut dihadiri oleh Ny. Hj. Harneli Mahyeldi melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Gadang.

Bantuan yang disalurkan berupa 50 helai baju koko, 52 helai kain sarung, dan 2 pasang mukena. Inisiatif ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rohani para anak binaan serta mendukung mereka dalam menjalankan ibadah dengan lebih nyaman selama menjalani masa pembinaan.

Wakil Ketua IV BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Nurman Agus, dalam sambutannya menegaskan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Barat turut memberikan perhatian kepada semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak yang sedang dalam proses pembinaan. “Bantuan ini merupakan wujud kepedulian kita bersama. Kami berharap, selain memudahkan ibadah, bantuan ini dapat memotivasi anak-anak untuk senantiasa memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Kehadiran Ny. Hj. Harneli Mahyeldi yang mewakili P2TP2A Limpapeh Rumah Gadang menandakan sinergi yang kuat antara berbagai institusi dalam membina dan memberdayakan anak. Kolaborasi semacam ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya memenuhi kebutuhan material, tetapi juga memberikan pendampingan moral dan sosial.

Kepala LPKA Kelas II Payakumbuh menyambut baik kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih atas kepedulian yang diberikan. Beliau berharap bantuan ini dapat meningkatkan semangat anak didik untuk beribadah dan menjadi penyejuk hati dalam proses pembinaan yang mereka jalani. “Dukungan seperti ini sangat berarti bagi mereka. Ini membuktikan bahwa masyarakat tidak meninggalkan mereka dan masih memberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik,” katanya.

Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sampai di sini. BAZNAS Sumbar berkomitmen untuk terus menjalankan program-program serupa yang menyentuh langsung kelompok yang membutuhkan, termasuk anak berhadapan dengan hukum. Melalui dukungan berkelanjutan, diharapkan para anak binaan dapat kembali ke masyarakat dengan bekal mental, spiritual, dan keterampilan yang lebih baik.




Kontributor: NYEP
Editor: RQ

Padang, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat menghadiri undangan pada Dinas Sosial– dalam kegiatan dimaksud membahas guna mengatasi akar persoalan kemiskinan secara berkelanjutan, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi yang membahas rencana program pemberdayaan masyarakat di Kampung Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

Rapat yang digelar di ruang kerja Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ini menekankan peralihan pendekatan dari bantuan langsung yang bersifat sementara menuju program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Inti dari konsep yang dibahas adalah menciptakan usaha-usaha produktif yang dapat memberdayakan dan meningkatkan kemandirian ekonomi warga.

Pertemuan strategis ini dihadiri secara langsung oleh Wakil Ketua III BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, Ir. H. Firdaus, M.Si., dan Kepala Pelaksana, Muhammad Afdal, S.S.Psi. Kehadiran perwakilan BAZNAS ini menunjukkan komitmen untuk membangun kolaborasi sinergis antara pemerintah dan lembaga filantropi dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran dan berdampak jangka panjang.


Kontributor: MA
Editor: RQ

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia tengah berupaya meningkatkan kinerjanya dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS dan DSKL). Upaya ini tidak lepas dari sejumlah tantangan strategis yang perlu diatasi, mulai dari aspek kelembagaan, pendanaan operasional, hingga harmonisasi dengan pemerintah daerah.

Salah satu fokus utama adalah memaksimalkan pengumpulan ZIS dan DSKL, khususnya dari sektor swasta atau korporasi yang dinilai memiliki potensi sangat besar. "Kami sedang menggalang strategi khusus untuk menjangkau sektor swasta secara lebih agresif. Potensi di sektor ini masih sangat terbuka lebar dan menjadi kunci peningkatan kontribusi ZIS dan DSKL untuk kesejahteraan masyarakat," ujar seorang Ketua BAZNAS Kota/Kabupaten yang disinggung dalam rapat internal belum lama ini. Upaya ini juga diperkuat dengan penegasan kriteria muzzaki (wajib zakat) melalui mekanisme hisab dan haul yang jelas, guna memberikan kepastian dan edukasi kepada masyarakat.

Namun, di balik optimisme tersebut, sejumlah BAZNAS daerah masih terbentur persoalan mendasar, yaitu keterbatasan dana operasional. Sumber masalahnya adalah belum dianggarkannya Dana Hibah dari Pemerintah Daerah (APBD) untuk beberapa BAZNAS. Kondisi ini tentu membatasi ruang gerak organisasi dalam menjalankan program-programnya secara optimal.

Harmonisasi dengan Pemda dan Sosialisasi yang Masih Jadi PR

Tantangan pendanaan ini beririsan langsung dengan kebutuhan akan harmonisasi dan kesinambungan hubungan dengan Pemerintah Daerah. Sinergi yang kuat dinilai crucial tidak hanya untuk dukungan anggaran tetapi juga dalam memperlancur program-program penanganan mustahik (penerima zakat) yang terintegrasi. "Harmonisasi dengan Pemda adalah nafas bagi keberlangsungan BAZNAS daerah. Ketika ada keselarasan visi, dukungan baik moril maupun materiil akan lebih mudah diwujudkan," tegas Ketua BAZNAS tersebut.

Di sisi lain, efektivitas BAZNAS juga dihadapkan pada persoalan sosialisasi yang dinilai belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan efektif. Metode dan kanal komunikasi yang digunakan perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat modern agar pesan filantropi Islam ini dapat diterima dengan baik.

Pentingnya Pengawasan Internal

Aspek lain yang mendapat sorotan adalah tata kelola dan transparansi. Masih belum terbentuknya Satuan Audit Internal (SAI) di beberapa BAZNAS Kota/Kabupaten menjadi titik lemah dalam sistem pengawasan. Keberadaan SAI sangat penting untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikelola dipertanggungjawabkan dengan benar dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembentukan SAI menjadi sebuah keharusan untuk membangun kepercayaan publik yang lebih tinggi.

Dengan menyoroti berbagai tantangan ini, diharapkan dapat mendorong langkah-langkah perbaikan yang komprehensif. Kolaborasi antara BAZNAS, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat dinilai sebagai kunci untuk membangun ekosistem zakat yang kuat, transparan, dan berdampak nyata bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat di tingkat daerah.



Kontributor: ZDH
Editor: RQ