Padang,Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Barat Bukhari mengatakan potensi zakat di provinsi itu sangat besar, mencapai Rp4,2 triliun per tahun, tetapi belum terkelola secara maksimal. "Dari potensi itu, yang terkelola saat ini baru sekitar Rp475 miliar per tahun. Tapi yang terkelola ini, melampaui target yang ditetapkan Baznas Pusat," katanya di Padang, Senin (6/10) saat Rakorda Baznas se-Sumbar. Menurut dia, potensi zakat itu jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Sumbar yang saat ini sekitar 5 juta orang termasuk sangat besar. "Untuk itu, kami terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak agar bisa memaksimalkan potensi dana zakat tersebut seperti dengan pemerintah, Kanwil Kemenag, dan MUI," katanya. Bukhari juga menjelaskan, dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola Baznas dimanfaatkan untuk membantu pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di daerah. Ini juga sejalan dengan Pemprov Sumbar. Pemprov Sumbar selalu mengajak Baznas untuk membahas program kerja yang dituangkan dalam APBD. Dengan kata lain, Baznas dilibatkan dalam pembahasan APBD dan rencana pembangunan terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Saat disinggung soal kontribusi APBD terhadap Baznas Sumbar, Bukharu mengaku, pihaknya hingga kini memang tidak meminta, lantaran dana Amil zakat sudah cukup menanggung biaya operasional Baznas. Sebelumnya disinggung oleh Pimpinan Baznas pusat, Kol. CAJ (purn) Nur Chamdani yang menyebut Baznas Pusat sudah didanai APBN. Begitu pula di beberapa daerah lain. Sementara itu, Gubernur Sumbar diwakili Asisten I Setdaprov Ahmad Zakri mengatakan perlu upaya meningkatkan literasi masyarakat tentang lembaga penyalur zakat seperti Baznas agar pengelolaan dana zakat bisa meningkat. "Tidak bisa dipungkiri, masih banyak warga yang belum mengenal Baznas dan cara menyalurkan zakat melalui lembaga ini. Oleh karena itu, perlu peningkatan literasi masyarakat," katanya. Selain itu, Baznas perlu mensosialisasikan branding Baznas sebagai Lembaga pemerintah nonstruktural, sehingga tidak hanya dipandang sebagai organisasi social atau NGO, tetapi sebagai Lembaga pemerintahan. Ini juga bagia dari menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat melalui Baznas. Baik pimpinan Baznas dan Gubernur juga mengingatkan kepada pimpinan Baznas provinsi maupun kabupaten/kota untuk lebih hati-hati dalam berbicara. Salah atau kilaf sedikit, bisa meluas kemana-mana di era digital ini. Rakorda itu diikuti pimpinan Baznas kabupaten/kota se-Sumbar selama dua hari. (ef)Sumber: www.analisakini.id

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakerda) 2025. Pertemuan yang dihadiri perwakilan BAZNAS se-Sumbar ini bertujuan untuk mengevaluasi program 2025 sekaligus menyusun rencana kerja strategis untuk tahun 2026. Ketua BAZNAS Sumbar, Buchari, menekankan pentingnya keselarasan program dengan agenda pemerintah daerah. "Sebagai lembaga pemerintah non-struktural, BAZNAS berkomitmen untuk mendukung kesuksesan program-program pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," ujarnya di Padang, Senin. Pesan BAZNAS Pusat: Tingkatkan SDM dan Waspada Hoaks Perwakilan BAZNAS Pusat, Kolonel CAJ (Purn) Drs. Nur Chamdani, hadir untuk memberikan pengarahan. Dengan mengusung tema “Menguatkan BAZNAS Mensukseskan Sumbar Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”, ia menyoroti dua faktor penentu keberhasilan. Pertama, faktor internal, yaitu kualitas amil. Nur Chamdani mendorong seluruh amil, baik pelaksana maupun pimpinan, untuk menerapkan "PROMANIS": Profesional, Mananah, dan Istiqomah. Peningkatan profesionalisme, kata dia, sangat berpengaruh. Kedua, faktor eksternal. Dia mengingatkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap BAZNAS sebagai lembaga negara non-struktural berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 perlu terus disosialisasikan. "BAZNAS bukan ormas," tegasnya. Di era media sosial, Chamdani mengingatkan bahaya hoaks yang dapat merusak reputasi dan visi misi BAZNAS. "Yang jujur dianggap salah, yang berkhianat dianggap benar. Sekuat apa pun program, jika muncul hoaks akan sangat berpengaruh," pesannya. Ia juga menegaskan pentingnya dukungan APBD untuk penguatan BAZNAS dan berpesan agar seluruh pengelolaan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) berlandaskan azas SAKTA (Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi, dan Akuntabilitas). Program harus dijalankan dengan penuh amanah, dirasakan manfaatnya oleh mustahik (penerima zakat), dilaksanakan secara adil, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terintegrasi, dan transparan. Sinergi dan Dukungan Pemerintah Daerah Asisten I Sekda Provinsi Sumbar, Ahmad Zakri, yang mewakili Gubernur, dalam sambutannya menyatakan bahwa Rakerda ini diharapkan dapat memperkuat soliditas dan sinergi antara BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota. "Ditengah tantangan ekonomi, peran BAZNAS menjadi semakin penting. Pemerintah daerah mendukung penuh langkah-langkah BAZNAS. Kami berharap terwujud kolaborasi yang semakin erat agar program lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat," kata Zakri. Ia menambahkan bahwa kontribusi BAZNAS dalam menangani persoalan sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan ekonomi di Sumbar selama ini sangat terasa. Ia juga mendorong BAZNAS untuk terus melakukan evaluasi kerja dan menguatkan strategi di tingkat kabupaten/kota. Kontributor: Humas BAZNAS SB Editor: RQ

Padang – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mendorong penguatan pengelolaan zakat secara komprehensif melalui empat pilar strategis. Langkah ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai Rp327 triliun guna mendukung penurunan angka kemiskinan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Pimpinan BAZNAS RI, Kol. CAJ (Purn.) Drs. Nur Chamdani, dalam Rakorda BAZNAS se-Sumatera Barat Tahun 2025. Chamdani menekankan bahwa optimalisasi zakat memerlukan fondasi yang kuat. “Pengelolaan zakat ke depan berfokus pada empat hal mendasar. Pertama, Penguatan Kelembagaan untuk memastikan tata kelola yang solid dan akuntabel. Kedua, Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi para amil agar profesional dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya. “Strategi kami bertumpu pada empat pilar utama. Pertama, Penguatan Kelembagaan untuk memastikan akuntabilitas dan tata kelola yang solid. Kedua, Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), di mana para amil harus menerapkan prinsip ProMaNis: Profesional, Amanah, dan Istiqomah dalam setiap tugasnya,” papar Chamdani. Menurutnya, integritas dan komitmen para amil merupakan kunci utama dalam menciptakan pengelolaan zakat yang maksimal dan dipercaya masyarakat. Selain itu, Chamdani menyebutkan pilar ketiga dan keempat, yaitu Penguatan Infrastruktur dan Teknologi untuk efisiensi dan jangkauan yang lebih luas, serta Penguatan Jaringan dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari level nasional hingga daerah. Sebagai landasan operasional, BAZNAS berpegang pada prinsip “3 Aman” dalam pengelolaan dana zakat, yaitu amanah secara syariah, aman secara administrasi, dan aman secara audit. Komitmen ini diperkuat dengan menyusun 9 Resolusi yang akan menjadi pedoman dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS tahun 2025. Resolusi ini dirancang sebagai respons terhadap potret kemiskinan nasional, termasuk kondisi terkini di sejumlah daerah seperti Sumatra Barat, yang membutuhkan penanganan serius. Dengan potensi zakat yang sangat besar, Chamdani meyakini bahwa penguatan sistem melalui empat pilar strategis tersebut akan membuat zakat menjadi instrumen yang lebih efektif dan berdampak signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di Indonesia.Kontributor: HumasEditor: RQ

Padang, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat menghadiri undangan pada Dinas Sosial– dalam kegiatan dimaksud membahas guna mengatasi akar persoalan kemiskinan secara berkelanjutan, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi yang membahas rencana program pemberdayaan masyarakat di Kampung Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Rapat yang digelar di ruang kerja Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ini menekankan peralihan pendekatan dari bantuan langsung yang bersifat sementara menuju program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Inti dari konsep yang dibahas adalah menciptakan usaha-usaha produktif yang dapat memberdayakan dan meningkatkan kemandirian ekonomi warga. Pertemuan strategis ini dihadiri secara langsung oleh Wakil Ketua III BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, Ir. H. Firdaus, M.Si., dan Kepala Pelaksana, Muhammad Afdal, S.S.Psi. Kehadiran perwakilan BAZNAS ini menunjukkan komitmen untuk membangun kolaborasi sinergis antara pemerintah dan lembaga filantropi dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran dan berdampak jangka panjang.Kontributor: MAEditor: RQ

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia tengah berupaya meningkatkan kinerjanya dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS dan DSKL). Upaya ini tidak lepas dari sejumlah tantangan strategis yang perlu diatasi, mulai dari aspek kelembagaan, pendanaan operasional, hingga harmonisasi dengan pemerintah daerah. Salah satu fokus utama adalah memaksimalkan pengumpulan ZIS dan DSKL, khususnya dari sektor swasta atau korporasi yang dinilai memiliki potensi sangat besar. "Kami sedang menggalang strategi khusus untuk menjangkau sektor swasta secara lebih agresif. Potensi di sektor ini masih sangat terbuka lebar dan menjadi kunci peningkatan kontribusi ZIS dan DSKL untuk kesejahteraan masyarakat," ujar seorang Ketua BAZNAS Kota/Kabupaten yang disinggung dalam rapat internal belum lama ini. Upaya ini juga diperkuat dengan penegasan kriteria muzzaki (wajib zakat) melalui mekanisme hisab dan haul yang jelas, guna memberikan kepastian dan edukasi kepada masyarakat. Namun, di balik optimisme tersebut, sejumlah BAZNAS daerah masih terbentur persoalan mendasar, yaitu keterbatasan dana operasional. Sumber masalahnya adalah belum dianggarkannya Dana Hibah dari Pemerintah Daerah (APBD) untuk beberapa BAZNAS. Kondisi ini tentu membatasi ruang gerak organisasi dalam menjalankan program-programnya secara optimal. Harmonisasi dengan Pemda dan Sosialisasi yang Masih Jadi PR Tantangan pendanaan ini beririsan langsung dengan kebutuhan akan harmonisasi dan kesinambungan hubungan dengan Pemerintah Daerah. Sinergi yang kuat dinilai crucial tidak hanya untuk dukungan anggaran tetapi juga dalam memperlancur program-program penanganan mustahik (penerima zakat) yang terintegrasi. "Harmonisasi dengan Pemda adalah nafas bagi keberlangsungan BAZNAS daerah. Ketika ada keselarasan visi, dukungan baik moril maupun materiil akan lebih mudah diwujudkan," tegas Ketua BAZNAS tersebut. Di sisi lain, efektivitas BAZNAS juga dihadapkan pada persoalan sosialisasi yang dinilai belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan efektif. Metode dan kanal komunikasi yang digunakan perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat modern agar pesan filantropi Islam ini dapat diterima dengan baik. Pentingnya Pengawasan Internal Aspek lain yang mendapat sorotan adalah tata kelola dan transparansi. Masih belum terbentuknya Satuan Audit Internal (SAI) di beberapa BAZNAS Kota/Kabupaten menjadi titik lemah dalam sistem pengawasan. Keberadaan SAI sangat penting untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikelola dipertanggungjawabkan dengan benar dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembentukan SAI menjadi sebuah keharusan untuk membangun kepercayaan publik yang lebih tinggi. Dengan menyoroti berbagai tantangan ini, diharapkan dapat mendorong langkah-langkah perbaikan yang komprehensif. Kolaborasi antara BAZNAS, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat dinilai sebagai kunci untuk membangun ekosistem zakat yang kuat, transparan, dan berdampak nyata bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat di tingkat daerah.Kontributor: ZDHEditor: RQ

Agam – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat melakukan kunjungan kerja dan asesmen lapangan terhadap Program Lumbung Pangan yang dijalankan di Kabupaten Agam, Kamis (2/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Camat Kamang Magek ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan sekaligus memastikan dampak program terhadap ketahanan pangan masyarakat. Kunjungan ini dihadiri oleh tim terpadu dari berbagai level institusi. Dari BAZNAS Pusat hadir Buk Nurul Fatiah dari Divisi Program Ekonomi Pedesaan. Sementara itu, BAZNAS Provinsi Sumatera Barat diwakili oleh Wakil Ketua II, Dr. Busral, S.Ag, MA, serta seorang amil pelaksana, Darius. Dari tuan rumah, hadir seluruh jajaran BAZNAS Kabupaten Agam, termasuk pimpinan dan amil pelaksana setempat. Kehadiran perwakilan dari berbagai unsur Pemerintah Kabupaten Agam menyemarakkan acara ini. Turut hadir Camat Kamang Magek, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN), Wali Nagari VI Suku, Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta undangan lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen dan sinergi yang kuat antara BAZNAS dan pemerintah daerah dalam mengawal program strategis ini. Program Lumbung Pangan BAZNAS merupakan inisiatif strategis untuk menciptakan kemandirian pangan di tingkat komunitas. Melalui program ini, masyarakat didorong untuk mengelola cadangan pangan bersama, yang dapat dimanfaatkan terutama pada masa-masa paceklik atau ketika harga bahan pangan melonjak. Asesmen dari pusat sangat krusial untuk memastikan program berjalan sesuai target dan memberikan manfaat berkelanjutan. Dalam asesmen ini, tim BAZNAS RI tidak hanya mendengarkan paparan, tetapi juga melakukan dialog langsung dengan perwakilan petani dan penerima manfaat (mustahik) program. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan umpan balik langsung dari lapangan mengenai kendala, pencapaian, serta harapan mereka ke depannya, sehingga program dapat terus disempurnakan. Kegiatan ini merefleksikan komitmen BAZNAS untuk tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi umat melalui program yang berkelanjutan. Dengan sinergi yang baik antara BAZNAS Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan pemerintah daerah, Program Lumbung Pangan diharapkan dapat menjadi pondasi kokoh bagi ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Agam, sekaligus menjadi model yang dapat direplikasi di daerah lainnya.Dengan adanya kegiatan asesmen ini, diharapkan ke depan program Lumbung Pangan BAZNAS dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten Agam, khususnya di sektor pertanian. Sinergi antara BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten, dan pemerintah daerah diharapkan menjadi langkah awal menuju penguatan ketahanan pangan berkelanjutan di Sumatera Barat.Kontributor: AbiEditor: RQ